Lapangan Potroagung mulai Pengerjaan Warga Lapor Dewan
SURABAYA, PSGunika.Net – Warga RW 3 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari resmi mengajukan surat permohonan hearing ke DPRD Surabaya, Kamis (31/7/2025) pekan kemarin. Hal ini menyusul tidak adanya respon atas keluhan terkait alih fungsi lapangan sepak bola Potroagung.
Upaya warga meminta keadilan kepada RW, LPMK hingga kelurahan menemui jalan buntu. Alasannya sudah mendapat persetujuan pemkot atas dasar pengajuan RW.
Bahkan saat menghadap pertemuan dengan ketua RW. Dengan dalih delapan RW di Kelurahan Rangkah sudah setuju. Terkait alih fungsi lapangan sepak bola Potroagung menjadi lapangan basket, voli, mini soccer dan jogging track.
Oleh karena dekat dan terdampak di lokasi terutama warga RW 3 dipimpin Ketua RT 2 Sendang Murti Sari mengadukan ke pimpinan DPRD Surabaya.
“Saya sebagai Ketua RT 2 yang punya wilayah lapangan Potroagung. Dua kali dipanggil dispora di Siola, soal sosialisasi pembangunan. Tapi saat di sana sudah jadi bagan gambar. Sedangkan selama ini tidak pernah dilibatkan soal alih fungsi,” katanya, Selasa pagi (5/8).
Secara pribadi, Sendang mengaku tidak setuju. Karena lapangan ini satu-satunya, bagaimana bisa melahirkan bibit pemain sepak bola. Apalagi ini lapangan legendaris sudah melahirkan banyak pemain.
“Kalau dibangun silahkan, tapi jangan diubah fungsinya, tetap lapangan sepak bola. Untuk lapangan basket, voli, bisa membangun di aset lain,” tuturnya.
Sendang juga bertekat terus berjuang bersama warga. “Iya kita tetap kekeh akan memperjuangkan tetap sesuai fungsi awal mas,” tegasnya.
Sementara itu, Titus pengurus SSB Evo Potroagung mengungkapkan, proses pengerjaan sudah berlangsung sejak awal bulan Agustus ini. Material dan kendaraan sudah aktivitas.
“Iya sudah kirim surat ke DPRD tapi belum ada jawaban, karena masih kunjungan ke Bali infonya,” ungkap Titus.
Dia bersama warga lain, dan komunitas SSB, juga mendapat dukungan moral dari sejumlah pemain legenda. Salah satunya Yusuf Ekodono. “Perjuangkan mas, lapangan satu-satunya,” ucap Titus menirukan.
Kendati demikian, dia bersama warga tidak menghalangi proses pengerjaan proyek. Namun berharap segera ada solusi dari wakil rakyat.
Diduga usulan alih fungsi ini dari oknum RW yang membangun opini dan mengatasnamakan warga. Makanya LPMK punya alasan dua tahun lalu mengusulkan ke pemkot.
Sebab menurut Titus, yang juga dibenarkan ketua kartar dan RT, bahwa tidak melibatkan warga, terutama yang terdampak, pungkasnya. (red)
